Ternate – Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Maluku Utara mendatangi pihak PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Ternate di Kelurahan Jambula, Kota Ternate, Senin (10/10).
Kedatangan KSL untuk menyampaikan keluhan, terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dialami para sopir lintas, terutama sopir truk muatan barang di berbagai pelosok 10 kabupaten dan kota Wilayah Maluku Utara.
Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif yang juga Penasehat KSL Maluku Utara mengatakan, pertemuan yang dihadiri jajaran Pengurus KSL Maluku Utara, Kepala Dinas Perhubungan Maluku Utara dan pihak Pertamina itu pada akhirnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
Pasalnya, kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar ternyata bukan disebabkan pihak Pertamina melainkan akibat lemahnya kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini Pertamina hanya sebagai distributor yang menjual langsung ke konsumen seperti SPBU, APMS dan sesuai prosedur tidak diperjual-belikan kembali ke pengecer, seperti yang terjadi.
Dalam pertemuan itu pihak Pertamina, kata dia, mengaku bahwa distribusi BBM sudah sesuai prosedur. Namun fakta di lapangan, BBM bersubsidi itu sering mengalami kebocoran akibat dibiarkan pemerintah daerah hingga diperjualbelikan kepada pengecer. Padahal itu melanggar aturan.
“Kami mendapat berbagai penjelasan dari Pertamina, seperti ada keterbatasan kewenangan Pertamina, mengacu kepada alokasi BPH Migas BBM subsidi solar terbatas kuotanya sehingga Pertamina harus menjaga ketersediaan, bahwa persoalannya selama ini yang memiliki kewenangan adalah pihak pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan evaluasi kebutuhan BBM bersubsidi agar setiap tahun ada penambahan kuota sesuai analisa dana kebutuhan untuk sasaran subsidi di Maluku Utara, seperti sopir truk, nelayan, speedboat dan lain-lain,” jelas Nurlaila
Mirisnya, lanjut dia, ternyata selama ini tidak pernah ada evaluasi dari pemerintah daerah mengenai hal ini sehingga penambahan kuota hanya bertambah nol sekian persen bahkan berkurang.
“Sangat disayangkan pemerintah daerah seperti lepas tangan, pantas kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di Maluku Utara, belum lagi maraknya kebocoran penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum-oknum dan termasuk pembiaran pengecer,” cetus Nurlaela.
Sementara itu, Ketua KSL Maluku Utara, Syahril menegaskan, para sopir truk lintas Maluku Utara berdasarkan data organisasi totalnya ada sebanyak 389 unit kendaraan.
Menurut dia, selama ini para sopir lintas sudah sangat berperan membantu pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha dalam hal distribusi barang ke seluruh pelosok daerah di Maluku Utara.
Untuk itu, Syahril menegaskan, jika aspirasi para sopir lintas ini tidak dipedulikan oleh pemerintah daerah maka pihaknya mengancam bakal melakukan aksi mogok massal operasi pengangkutan barang.
“Jika Pemda tidak pedulikan aspirasi kami, sebagai ketua saya pastikan kami akan lakukan mogok massal stop semua aktivitas distribusi barang. Bayangkan solar kami beli harga Rp 15.000, tapi itu di pengecer, terus susahnya minta ampun, SPBU tidak jual, hanya di APMS dan Siantan tapi itupun terbatas, kebutuhan kami setiap kali perjalan bolak balik itu membutuhkan 90-150 liter, akhirnya kami harus isi BBM jenis Dexalite harga Rp. 18.000 lebih per liter, belum lagi harga akomadasi ferry, operasional lain, dengan kondisi ini kami minus, tidak bisa bawa pulang hasil keringat untuk anak istei di rumah,” tegasnya.
Sumber : Tandaseru.com
