Siswa Tak Mampu di Ternate Belum Dapat PIP, DPRD: Data Kita Lemah

Komisi III DPRD kembali menyoroti kinerja Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara. Pasalnya, masih banyak siswa dari keluarga tidak mampu yang belum tercover masuk sebagai penerima Program Indonesia Pintar.

Anggota Komisi III Nurlaela Syarif mengaku mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat, khususnya warga kategori tidak mampu, yang mengaku anaknya belum tercover masuk sebagai penerima beasiswa atau PIP di sekolahnya.

“Padahal mereka berhak mendapatkan bantuan itu. Seharusnya hal semacam ini tidak terjadi. Persoalan seperti ini sering terjadi karena salah satunya lemahnya kita dalam persoalan data,” tegas Nurlaela, Senin (25/10).

Menurut Nurlaela, banyak program pemerintah yang menyasar masyarakat tidak mampu. Namun, banyak warga yang berhak menerima bantuan tidak terinput namanya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Memang kita akui bahwa persoalan data masih lemah. Seharusnya, persoalan data ini sudah menjadi tugas pokok dari dinas-dinas terkait. Dinas terkait perlu bergerak cepat untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi serta validasi data kesejahteraan sosial, sehingga persoalan seperti ini tidak terjadi lagi. Kan sayang, warga yang berhak menerima namun tidak terdata,” ujar politikus Partai Nasdem ini.

Ia menjelaskan, peran pihak kelurahan masih lemah dalam menjemput bola terkait dengan program pemerintah pusat. Nurlaela bilang, persoalan data seharusnya menjadi konsentrasi pihak kelurahan serta dinas terkait.

“Langkah kolaborasi dinas terkait dengan kelurahan belum maksimal, soal data. Sebagai instansi pemerintah seharusnya persoalan data ini, tidak menjadi alasan karena tidak anggaran, itu sudah menjadi tanggungjawab. Jangan lagi-lagi perbaharui data lalu alasannya anggaran saja,” katanya.

“Pemerintah Kota Ternate seharusnya sudah melakukan pendataan melalui sistem digitalisasi. Ini jauh lebih maksimal, agar setiap bulan pihak kelurahan tinggal menginput data melalui aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi DTKS, sehingga membuka ruang warga tidak mampu untuk dapat melaporkan ke pihak kelurahan jika mereka belum menerima bantuan,” imbuh Nurlaela.

Ia menambahkan, banyak program pemerintah pusat atau provinsi yang belum tersentuh kepada warga tidak mampu karena data yang tidak valid.

“Untuk itu kami dari komisi III berharap agar kedepan persoalan data ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Sayang juga, pemerintah memberikan biaya atau anggaran membantu warga tidak mampu agar anaknya bisa tetap sekolah sepeti layaknya siswa yang mampu lainya, tetapi tidak terakomodir,” harapnya.

Terpisah, Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Ternate Iksan Husen berharap agar siswa yang belum masuk sebagai penerima PIP agar segera melaporkan ke pihak sekolah.

“Kalau siswa bersangkutan orangtuanya masuk sebagai PKH tetapi tidak dapat PIP, wajib laporkan ke sekolah agar diinput datanya ke dapodik untuk dapat PIP,” singkat Iksan.

Sumber : https://www.tandaseru.com/2021/10/26/siswa-tak-mampu-di-ternate-belum-dapat-pip-dprd-data-kita-lemah/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

BeritaTerkait