Pemkot Ternate Dinilai Kurang Serius Atasi Kekurangan Guru

Komisi III DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, kembali menyoroti lambatnya perhatian Pemerintah Kota mengatasi kekurangan guru.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III Nurlaela Syarif saat menanggapi gagalnya Dinas Pendidikan Kota Ternate merekrut tenaga honorer untuk menutupi kekurangan guru di tiga kecamatan terluar lantaran bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018.

Nurlaela menyatakan, Komisi III sudah secara tegas meminta dan mendorong Pemerintah Kota Ternate agar tidak lagi berwacana di media massa soal pengangkatan guru PTT atau honorer.

“Setalah wacana pengangkatan akhirnya terbentur aturan yang tidak mengisyaratkan pengangkatan guru honorer. Nah, menurut saya ini bukan solusi kalau perdebatannya hanya soal regulasi dan tidak memberi ruang pengangkatan guru honorer,” ujar Nurlaela, Senin (11/10).

Menurutnya, Dinas Pendidikan harus mencari solusi yang tepat jika pengangkatan honorer bertentangan dengan PP.

“Diknas harus serius bahwa jika melanggar aturan apa solusi lainnya untuk menutupi hak siswa dan hak dasar wajib siswa mendapat pendidikan yang adil dan merata. Apa solusinya? Jangan hanya lempar sana lempar sini perdebatannya soal aturan. Sementara realitasnya Komisi III turun langsung ke Hiri, Moti dan Batang Dua menemukan persoalan ini jam pelajaran siswa tidak mendapatkan haknya sudah berbulan-bulan,” tegas politikus Partai Nasdem ini.

Nurlaela berharap Dinas Pendidikan mencari solusi yang lebih tepat mengatasi kekurangan guru di tiga kecamatan terluar tersebut dalam waktu dekat.

“Jadi saran kami sekali lagi secara tegas Diknas tidak lagi berwacana tapi segera keluarkan kebijakan dan solusinya. Seperti saran Komisi III, pertama kerja sama dengan pihak perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, agar polanya magang atau kerja kuliah praktek,” harapnya.

Selain itu, ia juga mendesak Dinas Pendidikan berkoordinasi atau konsultasi dengan Kemendikbud Ristek untuk mencari solusinya jika pengangkatan honorer bertabrakan dengan aturan.

“Agar realitas dan persoalan ini apa solusi dari Kementerian Pendidikan. Serta solusi lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Ini urgen dan mendesak. Aturan ada dan hadir untuk memudahkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, bukan malah mempersulit hak-hak pendidikan siswa dalam pelayanan pendidikan yang adil, makmur sentosa,” pungkasnya.

Penulis : AYA K.
Editor : Sahril Abdullah

Sumber : https://www.tandaseru.com/2021/10/11/pemkot-ternate-dinilai-kurang-serius-atasi-kekurangan-guru/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

BeritaTerkait