Masih Ada Siswa Dari Keluarga Tidak Mampu di Ternate Yang Belum Diakomodir Dapat PIP

Banyaknya siswa dari keluarga tidak mampu yang belum diakomodir mendapatkan Program Indoensia Pintar (PIP) mendapat sorotan Komisi III DPRD Kota Ternate.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif juga mengakui mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat khususnya warga kategori tidak mampu di Kota Ternate yang anaknya belum tercover masuk sebagai penerima beasiswa atau PIP di sekolahnya.

“Padahal mereka berhak mendapatkan bantuan itu. Seharusnya hal semacam ini tidak terjadi. Persoalan seperti ini sering terjadi karena salah satunya lemahnya kita dalam persoalan data,” tegas Nurlaela kepada halloternate.com, Senin, 25 Oktober 2021.

Nurlaela menegaskan banyak program pemerintah yang menyasar masyarakat tidak mampu. Namun, banyak warga yang berhak menerima bantuan tidak terinput namanya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Memang kita akui, bahwa persoalan data masih lemah. Seharusnya, persoalan data ini sudah menjadi tugas pokok dari dinas-dinas terkait. Perlu adanya respon cepat dengan melakukan validasi serta verifikasi data setiap bulan, sehingga yang belum diakomodir masuk, cepat diakomodir,” jelasnya.

Nurlaela mengatakan data yang tidak verifikasi dan validasi itu lantaran instansi banyak beralasan persoalan anggaran saat turun melakukan verifikasi data.

Selain itu, Nurlaela menyebutkan peran pihak kelurahan masih lemah dalam menjemput bola terkait dengan program pemerintah pusat.

“Langkah kolaborasi dinas terkait dengan kelurahan belum maksimal, soal data. Sebagai instansi pemerintah seharusnya persoalan data ini, tidak menjadi alasan karena tidak anggaran, itu sudah menjadi tanggungjawab. Jangan lagi-lagi perbaharui data lalu alasannya anggaran saja,” terangnya.

Nurlaela mendorong agar Pemerintah Kota Ternate sudah mulai melakukan pendataan secara sistem digitalisasi.

“Ini jauh lebih maksimal, agar setiap bulan pihak kelurahan tinggal menginput data melalui aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi DTKS, sehingga membuka ruang warga tidak mampu untuk dapat melaporkan ke pihak kelurahan, jika mereka belum menerima bantuan,” katanya.

Nurlaela menambahkan banyak program pemerintah pusat atau provinsi yang belum tersentuh kepada warga tidak mampu karena data yang tidak valid dan belum maksimal.

“Untuk itu kami dari komisi III berharap agar kedepan persoalan data ini menjadi perhatian bagi pemerintah. Sayang juga, pemerintah memberikan biaya atau anggaran membantu warga tidak mampu agar anaknya bisa tetap sekolah sepeti layaknya siswa yang mampu lainya, tetapi tidak terakomodir,” tandasnya.***

Sumber : https://ternate.hallo.id/info-ternate/pr-1861529029/siswa-dari-keluarga-tidak-mampu-di-ternate-banyak-tidak-akomodir-dapat-pip-ini-kata-dprd

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

BeritaTerkait