Komisi III DPRD Desak Diknas Kota Ternate Cari Solusi Atasi Kekurangan guru

Ternate, Nurlaela Syarif Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ternate angkat bicara soal kekurangan guru di kota Ternate. Secara tegas meminta dan mendorong Pemerintah Kota Ternate jangan lagi berwacana di media massa.

Menurut Nurlaela, awalnya setelah Komisi 3 mendesak soal temuan kekurangan guru dan Diknas langsung lakukan evaluasi dan pendataan, langsung ada kebijakan atau informasi disampaikan oleh Diknas, akan segera mengangkat guru PTT atau honorer, berkisar 100san orang kekurangan guru di seluruh sekolah, dari hasil evaluasi dan yang menjadi titik fokus 3 pulau terluar. Jelas Nurlaila Syarif, kepada TeropongMalut.com melalui rilis yang dikirim ke redaksi Selasa (11/10).

Menurut Nurlaila, faktanya tidak hanya kekurangan guru di 3 pulau terluar namun sekolah dalam Kota Ternate juga masih terkendala pelayanan SDM guru, dan ini berdampak pada pelayanan pendidikan dan hak siswa-siswi mendapat pelajaran yang baik.

“Pemkot sudah wacanakan pengangkatan guru karena terjadi kekosongan, akhirnya dengan alasan terbentur aturan, PP 49 Tahun 2018 dimana menurut Kepala Dinas Pendidikan aturan ini tidak mengisyaratkan pengangkatan  guru non-PNS. Nah menurut Saya ini keliru, kalo acuannya Peraturan Pemerintah ini (PP 49/2018), itu tentang Managemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian  Kerja,” katanya.

Justru PP ini lanjut Lela, sapaan akrab Nurlaila, mengisyaratkan tentang pemenuhan dan penetapan kebutuhan. Pasal 4 dalam PP ini menyampaikan bahwa, Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Jadi jika terjadi kekurangan guru yah itu fakta,” cercanya.

Menurut Nurlaela, bukan solusi kalo perdebatannya hanya soal regulasi tidak memberi ruang pengangkatan guru honorer.  “Tahun 2019 saja PTT masih diangkat banyak koq,” ujar Nurlaela.

Diknas harus serius karena perdebatanya bukan soal melanggar aturan atau tidak. Apa solusi lewat kebijakan untuk menutupi hak dasar dan wajib bagi siswa, mendapat pendidikan yang adil dan merata.

Apa solusinya? Nurlaela menegaskan, Jangan lempar sana lempar sini, perdebatanya soal aturan sementara realitasnya Komisi 3 turun langsung ke Hiri, moti dan batang dua dan beberapa sekola di dalam Kota , menemukan persoalan ini.

“Bahwa saat  jam pelajaran siswa tidak mendapatkan haknya sudah berbulan-bulan. Sampai kami wawancara dengan siswa dan pihak sekolah, ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun guru tidak pernah mengajar mata pelajaran dimaksud,” kesalnya.

Jadi sekali lagi kata Lela, secara tegas kami meminta Diknas tidak lagi berwacana tapi segera keluarkan kebijakan dan solusinya, seperti saran Komisi 3, pertama kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, agak polanya magang atau kerja kuliah praktek, kedua segera konsultasikan dengan pemerintah pusat misal, Kementrian Pendidikan RI agar realitas dan persoalan ini apa solusi dari Kementrian Pendidikan RI. Serta solusi lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

“Sekali lagi soal kekurangan guru Ini urgen dan mendesak, aturan ada dan hadir untuk memudahkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bukan malah mempersulit hak-hak pendidikan siswa dalam pelayanan pendidikan yang adil, makmur sentosa,” pesannya. (Tim/red)

Sumber : http://www.teropongmalut.com/komisi-iii-dprd-desak-diknas-kota-ternate-cari-solusi-atasi-kekurangan-guru/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

BeritaTerkait