DPRD Akan Dorong Aturan Terkait dengan Kos-kosan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Nurlaila Syarif, turut prihatin atas perbuatan delapan pasangan bukan muhrim yang terjaring razia, dalam operasi penerbitan usaha Kos-kosan pada Minggu (20/01/2019) kemarin di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan.

Namun disisi lain, dirinya memberikan apresiasi kepada sejumlah elemen masyarakat, baik dari pihak kelurahan, babinsa, dan babhinkantimbmas yang masih terus aktif dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bamperda) DPRD Kota Ternate itu menuturkan bahwa, sasaranya adalah pemilik kos-kosan. Jika memberikan tempat tinggal kepada orang-orang, harusnya memiliki upaya pengawasan yang ketat, dalam artian harus bertanggungjawab.

“Jangan hanya asal bangun kos-kosan. Tetapi faktor pengawasanya itu tidak diperhatikan. Kondisi ini yang akan menyebabkan sering terjadinya kejadian-kejadian mesum, gejala-gejala faktor sosial di masyarakat, seperti hubungan diluar nikah, yang itu pastinya sangat merusak,” kata Nurlaila Syarif, saat dikonfirmasi melalui via Whatsapp, Rabu (23/01/2019).

Dia juga berharap pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate punya ketertiban umum, yang berkaitan dengan adanya kos-kosan liar, kos-kosan yang akan memicu terjadinya tindakan asusila.

Masyarakat juga harus secara tegas dan melaporkan kepada pihak yang berwewenang dalam hal ini lurah, camat, ataupun polres setempat. Agar lebih sering mengidentifikasi kos-kosan yang tidak memiliki ijin, ataupun kos-kosan liar, lalu ditindak secara tegas.

“Apabila masyarakat kedapatan faktor-faktor yang mencurigakan terkait dengan tindak asusila yang dilakukan. Misalnya kos-kosan perempuan tetapi ditengah malam masih ada laki-lakinya, langsung digrebek, berikan sanksi jerah kepada orang-orang yang memang tidak bertanggungjawab, kalau saya harus seperti itu,” tegasnya.

Politisi Partai Nasdem itu juga menambahkan, untuk pelaku jika ditemukan harus segera ditindak jika memang itu mereka terbukti melakukan hubungan diluar pernikahan.

“Dilaporkan kepada orang tuanya masing-masing perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan norma, adat seatorang, budaya, itu diberikan efek jerah dan sanksi,” katanya.

Sementara itu kata dia, untuk regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang itu sudah ada, namun Perda ini membutuhkan campur tangan dari semua orang. Seperti sekarang ini katanya bagus, karena ada apresiasi dari masyarakat, yang telah melakukan pengawasan dan fungsi, seperti razia di lapangan.

“Tinggal Pemerintah Kota dan DPRD mudah-mudahan semakin betul, agar implementasi Perda Ketertiban umum ini khususnya untuk menertibkan kos-kosan dapat terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan budaya atau adat seatorang. Itu bisa dilaksanakan dengan maksimal dilapangan,” tambahnya.

Dirinya menghimbau kepada generasi muda mudi, agar jangan menyia-nyiakan usia, karena di Ternate tingkat AIDS/HIV sangat meningkat, dan salah satu faktor penyebab AIDS/HIV itu karena hubungan seks bebas, dan ini sudah merajalela di usia-usia produktif (anak muda).

“Jadi ini sudah sangat bahaya, bahkan darurat, artinya hubungan terlarang itu sebaiknya jangan dilakukan. Kami harapkan agar ada upaya tegas dari semua jajaran, harusnya fokus terhadap persoalan ini, agar ada perbaikan kedepan,” harapnya.

Kami juga lagi menunggu Peraturan Walikota (Perwali) mudah-mudahan ada peraturan walikota dalam waktu dekat, agar supaya sanksi yang diberikan kepada tindakan asusila ini bisa berlangsung lebih optimal,

“Nanti kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait, agar segera mengeluarkan Perwali terkait dengan Kos-kosan ini,” tutupnya. (jl)

Sumber : http://beritamalut.co/2019/01/23/dprd-akan-dorong-aturan-terkait-dengan-kos-kosan/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

BeritaTerkait