Sering Kritik soal Penanganan COVID-19, Nurlaela Ditegur Pimpinan DPRD Ternate

Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Ternate diwarnai adu mulut antara ketua Fraksi Nasdem, Nurlaela Syarif dengan pimpinan DPRD. Pasalnya, Nurlaela merasa dibatasi dalam menyampaikan kritik terhadap penanganan COVID-19 di Kota Ternate.

Rapat yang dilangsungkan di ruang eksekutif itu seharusnya membahas tentang Mekanisme Penyampaian dan Pembahasan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2019. Namun, di tengah rapat, saling bantah dengan nada tinggi terjadi antara Nurlaela Syarif dengan ketua DPRD, Muhajirin Bailusy.

Dari pantauan cermat, adu mulut itu juga melibatkan politisi partai PPP yang juga merupakan ketua komisi II, Mubin A. Wahid.
“Hari ini kan rapat terkait dengan LKPJ, tetapi ada hal lain yang dibahas, nah berkaitan dengan itu, kami mempertanyakan bagaimana mekanisme pelibatan DPRD dalam penanganan COVID-19,” ucap Nurlaela usai rapat, Senin (13/4).
Ia melanjutkan, telah dibentuk tim pengawas yang secara, tidak melalui mekanisme tapi melalui kesepakatan dalam rapat Bamus. Namun fraksi Nasdem, kata dia, tidak bersepakat dengan hal itu. bahwa dalam tata tertib, untuk menangani COVID-19 ada instrument alat kelengkapan, yaitu melalui pansus.
“Akan tetapi kami ingin subtansinya adalah jangan membatasi hak-hak fraksi untuk melakukan kritik di lapangan. Karena itu amanat UU, fraksi punya kewenangan untuk menindaklanjuti aspirasi,” tegasnya.
“Kami punya kewenangan untuk melakukan kritik terhadap pemda untuk mempercepat proses penanganan COVID-19,” tambahnya.
Pembatasan yang dimaksud Nella, sapaan Nurlaela, adalah menyangkut komentar-komentar serta kritik yang kerap ia layangkan. Fraksi Nasdem, melalui ketuanya Nurlaela memang seringkali melontarkan kritik terkait dengan penanganan COVID-19.
“Jadi kalau fraksi disuruh tidak boleh berbicara soal COVID-19, tapi ditemukan di lapangan ternyata kondisinya tidak sesuai, kami tetap angkat bicara. Sesuai dengan apa yang menjadi tugas kami,” katanya.
Nurlaela menolak jika langkah yang diambil fraksi Nasdem disebut untuk memperlambat proses penanganan COVID-19 di Kota Ternate. Bahkan kata dia, pimpinan DPRD pun tidak boleh membatasi kritikan terhadap kebijakan pemda.
Ia bilang, ada anggapan agar berbicara harus sesuai prosedur, namun ia merasa bingung prosedur mana yang ia langgar. Sebagai anggota komisi 3 dan ketua fraksi, ia merasa tak ada salahnya jika mengkritisi apa yang ditemukan di lapangan, seperti misalnya keluhan tim medis terkait APD yang tidak maksimal.
“Pimpinan DPRD pun tidak bisa menegur, apalagi torang (kami) bicara kepentingan rakyat, kenapa ngoni (kalian) tegur ke torang, apa tendesinya ngoni tegur ke torang?” katanya.
Sementara itu, ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy enggan berkomentar ketika ditanyai awak media terkait dinamika yang terjadi di ruang rapat. “No comment,” jawabnya singkat.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

BeritaTerkait