Perempuan dan Pendidikan di Wilayah Perbatasan NKRI

Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam mencapai kesetaraan gender selama satu dekade terakhir. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya tingkat literasi, angka partisipasi sekolah, dan ketenagakerjaan, serta kebijakan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender.

Dr Hayu Lusianawati Community Relations Beyond Borders Indonesia menjelaskan, pada tahun 1970-an, Gender Parity Index (GPI) untuk angka partisipasi sekolah (rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki yang terdaftar di sekolah) pada anak-anak usia 7-12 tahun adalah 0,89. Ini menunjukkan perbedaan signifikan yang memihak kepada anak laki-laki. Kesenjangan ini tampak lebih lebar seiring bertambahnya umur anak-anak.

”Namun, pada tahun 2019 Indonesia telah mencapai kesetaraan gender dalam hal partisipasi sekolah di tingkat nasional, dengan GPI 1,00 untuk angka partisipasi sekolah pada anak-anak usia 7-12 tahun,” kata Hayu dalam keterangan tertulis, Senin (3/5).

Namun, lanjut Hayu, sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Dunia, dengan dukungan dari Pemerintah Australia, terkait gender dalam pendidikan, menemukan bahwa meskipun rata-rata nasional telah mengalami peningkatan, berbagai perbedaan signifikan terjadi di tingkat daerah, baik yang memihak pada anak laki-laki maupun perempuan. Adapun temuan  studi world bank ini sbb:

Pertama, partisipasi sekolah, baik laki-laki maupun perempuan mengalami ketertinggalan di berbagai daerah. Sebagai contoh di Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah, hanya 61 persen anak laki-laki usia 16-18 tahun bersekolah. Sedangkan anak perempuan bersekolah 95 persen. Namun di daerah lain anak perempuan juga mengalami ketertinggalan. Misalnya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Presentase anak laki-laki bersekolah satu setengah kali lebih banyak dari presentase anak perempuan.

Kedua, perbedaan status sosial ekonomi dan faktor geografis. Ketiga, pernikahan anak, dan perundungan (bullying).

”Kelima, di tingkat nasional, meskipun anak perempuan berprestasi lebih baik daripada anak laki-laki di sekolah, namun jumlah perempuan bekerja lebih sedikit, mendapatkan penghasilan lebih rendah dan lebih sedikit mendapatkan kesempatan promosi,” jelasnya.

Di sisi lain, Hayu menambahkan, peluang perempuan dalam ranah akademisi kian bertambah dari waktu ke waktu, namun bukan berarti di dalamnya tidak menemui hambatan. Bagi  sebagian perempuan, pendidikan merupakan sebuah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir perempuan.

”Budaya patriarki yang masih mengakar menjadi kerikil tajam bagi perempuan yang ingin mendapatkan hak nya sebagai warga negara untuk mendapatkan kesetaraan dalam berpendidikan. Tak hanya itu, faktor ekonomi turut serta menjadi tembok penghalang bagi perempuan.”

Hayu menegaskan, memajukan peradaban bangsa merupakan tanggung jawab sosial seluruh elemen bangsa. Maka, perlu adanya kerja sama antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan konsep peradaban yang lebih baik. Yang selama ini mungkin dalam pandangan sebagian masyarakat tugas untuk membangun peradaban bangsa adalah beban para elite intelektual, dan mereka menganggap laki-laki lebih memiliki kapabilitas terkait hal tersebut.

”Dan pendidikan bagi perempuan, khususnya  di daerah perbatasan belum menjadi prioritas utama. Sampai saat ini pun bagi sebagian kalangan, perempuan tidaklah memerlukan pendidikan yang tinggi karena tugas domestic lebih penting dan jika berkegiatan di ranah public perempuan rentan disebut menyalahi kodrat,” jelasnya Hayu yang juga akademisi USAHID ini.

Sudah seharusnya saat ini, katanya, pemerintah dan seluruh masyarakat memberikan ruang pendidikan yang luas bagi perempuan di wilayah perbatasan. Karena Perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Pendidikan pertama diperoleh seorang anak dari keluarga, dan ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga perempuan memiliki peran penting dalam membentuk kualitas pendidikan formal maupun moral bagi seorang anak.

”Karena perempuan akan menjadi ibu, Ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Apalagi bagi perempuan yang memilih untuk menjadi wanita karir dan membantu perekonomian keluarga. Dengan  mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik akan memberikan kebebasan perempuan untuk menentukan jalan hidup dan impiannya di masa depan. Memberikan ruang gerak yang nyaman pada setiap keputusan yang diambil juga untuk mendukung perempuan meningkatkan kualitas dirinya,” paparnya.

Untuk membahas khusus masalah ruang pendidikan yang luas bagi perempuan di wilayah perbatasan, Beyond Borders Indonesia dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta akan menyelenggarakan diskusi virtual  dengan judul “ Perempuan dan Pendidikan di Wilayah Perbatasan NKRI”.

Diskusi Virtual  tersebut akan di selenggarakan, Jumat (7/5/2021), pukul  14.00 WIB / 15.00 WITA / 16.00 WIT – Selesai, venue: zoom meeting dan youtube live, dengan narasumber; Dr. Ir. Hetifah Syaifudian, M.P.P (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), Hj. Asmin Laura Hafid, SE.,MM ( Bupati Nunukan – Kalimantan Utara), Fitri K. Tandjung, B.Sc (Ketua Umum Yayasan Maju Tapian Nauli/MATAULI), Dr. Marlinda Poernomo, M.Si (Direktur SPS USAHID, Ketua Umum FPPPI), dan Dr. Nurlaela Syarif, M.Si ( DPRD Kota Ternate, Alumni DIK SPS USAHID).

Sumber : https://harianterbit.com/read/132471/Perempuan-dan-Pendidikan-di-Wilayah-Perbatasan-NKRI

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

BeritaTerkait