Nurlaela Minta Pemkot Ternate Kelola PAD Harus Digital

Sebagai kota jasa dan perdanganan Kota Ternate sudah saatnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik retribusi dan pajak daerah sudah harus transformasi digital.

Hal ini disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif disela-sela kunjungan kerja di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Nurlaela, potensi PAD selama ini masih dikelola secara manual, padahal Kota Ternate dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara termasuk kota modern dan maju juga berkembang dari aspek teknologi informasi atau digital.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tidak perlu mengeluarkan pembiayaan atau alokasi anggaran untuk pengadaan perangkat digital, pemkot hanya menjalin kemitraan dengan perbankan swasta yang punya tools dan sistem yang sangat mendukung,” ungkap Srikandi NasDem ini.

“Dikota-kota modern sudah mulai menerapkan hal ini dan sangat efektif dari aspek transparansi menghindar kebocoran dan moral hazard,” sambung Nurlaela.

Mantan Sekretaris DPW Partai NasDem Maluku Utara ini bilang, untuk membandingkan Kota Ternate dengan DKI sangat jauh berbeda, tetapi yang terpenting adalah pemerintah daerah sebagai eksekutor mau menerapkan sistem digital dalam pengelolaan pendapatan daerah, dan mereka membuka diri menjalin kemitraan dengan perbankan swasta seperti BNI, Mandiri dan Bank DKI yang siap mensupport sistem digital tranparansi pendapatan daerah.

“Jadi realtime bisa update pendapatan daerah, objek pendapatan juga terdata rapih, sangat meminimalisir kebocoran, PAD disperindag Kota Ternate misalkan selama ini manual dan lainnya akhirnya capaian target selalu di bawah 66 persen hasil evaluasi dari 2016-2020,” urai Nurlaela.

Gagasan digitalisasi pendapatan, lanjutnya, harus segera direalisasi karena Ternate hanya mengandalkan Jasa dan Perdagangan. Kondisi pandemi covid 19 alokasi anggaran mengalami refocusing dimana ketergantungan terhadap dana transfer atau APBN sangat besar, sehingga salah satu cara pemkot harus tegas, konsisten dan kreatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah.

“Sudah saatnya transformasi digital ini dilakukan, sejalan dengan Keputusan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2I Tentang Satuan TUgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah,” tandas Nella.

Dirinya optimis jika pemerintahan Tauhid Soleman-Jasri Usman berani dan konsisten, maka sumber pendapatan bisa lebih dioptimalkan.

“Ini agar sumber dan objek pendapatan terkelola secara profesional dan tercapai target yang di tetapkan. Saya punya keyakinan jika pemerintahan TULUS berani lakukan ini dalam program 100 hari dan konsisten berkelanjutan, maka sumber pendapatan daerah bisa dioptimalisasi dan maksimal mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Ternate,” tutup Nurlaela. (Sm/red)

Sumber : https://poskomalut.com/kelola-pad-ternate-harus-digital/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

BeritaTerkait